Hati-hati Kena Tipu, Perhatikan Hal Ini Sebelum Beli Rumah

 

Jakarta – Banyak konsumen yang merasa dirugikan terkait pembelian rumah. Dari 20 aduan konsumen yang diterima Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), 50% terkait pembelian rumah.

Lantas, bagaimana langkah antisipasi agar konsumen terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan mereka?

Foto: Danang Sugianto-detikFinance

Koordinator Komisi Advokasi BPKN Rizal E Halim mengaku memang agak sulit bagi konsumen melindungi diri agar tidak dirugikan, dalam hal ini terkait pembelian rumah. Namun, sederhananya, hal pertama yang mesti dicermati adalah si pengembang perumahan.

“Pertama yang perlu diperhatikan memang apakah si pengembang telah memiliki izin resmi dari pihak terkait,” katanya dalam konferensi pers di kantor BPKN, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Ada banyak hal yang bisa dicermati terkait dengan izin yang dimiliki oleh pengembang dalam mendirikan perumahan.

“Nah izin pengembang biasanya terkait banyak hal, baik izin penggunaan lahan, rencana tata ruang lahan atau wilayah di kabupaten dan kota termasuk izin mendirikan bangunan,” paparnya.

“Jadi ini harus dicek oleh calon konsumen. Biasanya kalau kita ingin beli rumah enggak perhatiin itu lagi. Sudah pokoknya tersedia, ada pemasaran kita pengen, kita tidak akan menanyakan itu lagi,” sambung dia.

Untuk lebih menyadarkan konsumen terhadap potensi yang merugikan mereka ketika membeli rumah, kata dia, BPKN meminta masyarakat lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi.

“Masyarakat dan konsumen untuk hati-hati dalam memilih perumahan karena persoalannya pelik, khususnya biasanya terkait sertifikat, karena biasanya untuk perumahan sertifikatnya adalah sertifikat induk yang melalui proses pemecahan di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” jelasnya.

Dalam hal ini, prosesnya perlu dimonitor dengan baik agar si pengembang tidak berbuat nakal. “Nah kalau proses ini tidak dimonitor dengan baik, (sertifikat) ini bisa diagunkan dan sebagainya,” ungkapnya.

Konsumen juga diimbau untuk mencek jaminan dari pengembang terhadap perumahan yang dipasarkan, apakah sertifikat induk yang dimaksud memang benar adanya, atau tidak.

“Memang butuh extra effort masyarakat dan konsumen apakah bener sertifikat induk tercatat di BPN. Kita juga dorong BPN dan lembaga lain lakukan proses digitalisasi. Jadi pengecekan tidak harus datang, bisa online, tak harus datang. Itu sangat memungkinkan dilakukan di republik ini,” tambahnya. (zlf/zlf)

Follow me in Social Media :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *